Jakarta, Gatra.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) yang digunakan dalam Pemilu 2024 sudah sepatutnya diaudit dan diperiksa. Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha menduga ada sejumlah hal pada aspek pengadaan dan sistem yang membuat Sirekap bermasalah bahkan membuat gaduh publik.

Egi mengatakan, ICW ingin memeriksa sejumlah aspek teknis dari Sirekap untuk membuat terang sejumlah problematika yang ada.

“Betul teknis. Tapi, kita lihat dulu di awal, di hulu seperti apa untuk melihat kemudian di hilir. Kami mau memeriksa dari dokumen yang kami ajukan,” ucap Egi Primayogha usai menyerahkan surat permohonan di Kantor KPU Jakarta, Kamis (22/2).

Egi menjelaskan, jika ICW sudah menerima data dan dokumen dari KPU, pihaknya akan memeriksa mulai dari jumlah anggaran untuk pembuatan aplikasi Sirekap, proses pengadaan, hingga sejumlah kendala yang akhir-akhir ini terjadi.

“Jadi, kami juga ingin memeriksa anggarannya, berapa, sebesar apa, detailnya seperti apa, digunakan untuk apa saja, apakah perencanaannya sejak awal sudah dilakukan dengan patut atau tidak,” lanjut Egi.

Ia menegaskan, perencanaan yang buruk di awal dapat berdampak pada kerusakan atau praktek buruk di akhir penggunaan sistem. Selain itu, ICW menilai, besarnya anggaran untuk membuat Sirekap tidak berbanding lurus dengan jumlah eror atau kendala yang dialami selama aplikasi ini saat digunakan.

“Anggaran jumlahnya besar, tapi kok sistemnya berantakan. Dan, konsekuensinya, publik sampai sekarang menjadi kisruh, menjadi ribut di berbagai daerah karena sistem yang tidak siap sistem yang tidak baik,” tegas Egi lagi.

Bersama dengan KontraS, ICW menyerahkan surat permohonan agar KPU dapat memberikan sejumlah dokumen kepada pihaknya. Dokumen-dokumen ini antara lain dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dan daftar kerusakan yang pernah terjadi dalam Sirekap.

Selain sejumlah kejanggalan dalam Sirekap, ICW dan KontraS juga menyoroti beberapa persoalan HAM yang terjadi di lapangan, terutama mengenai semakin bertambahnya anggota KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit.